PHRI Bali Catat Penurunan Hunian Hotel Meski Wisatawan Terus Bertambah

DENPASAR, DISWAYBALI.ID - Penurunan tingkat hunian hotel di Bali sepanjang 2025 menjadi sorotan serius pelaku industri pariwisata. 

Data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali mencatat okupansi hotel justru turun meski arus wisatawan ke Pulau Dewata terus meningkat.

Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati atau Cok Ace, mengungkapkan bahwa jika dibandingkan dengan 2024, tingkat hunian hotel pada 2025 mengalami penurunan sekitar delapan persen. 

BACA JUGA:Pungutan Wisatawan Asing di Bali Disorot Ombudsman, Dinilai Berpotensi Maladministrasi

Kondisi ini dinilainya sebagai anomali, karena kenaikan jumlah kunjungan wisatawan tidak diikuti dengan perbaikan kinerja sektor perhotelan maupun peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Cok Ace, ketimpangan tersebut berdampak langsung pada masyarakat Bali yang sebagian besar menggantungkan hidupnya dari sektor pariwisata. Situasi ini menunjukkan perlunya pembenahan tata kelola pariwisata agar manfaat ekonomi bisa dirasakan lebih merata.

Menanggapi kondisi tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menilai pariwisata Bali saat ini tengah menghadapi tantangan kompleks. 

Tekanan tersebut datang tidak hanya dari dalam daerah, tetapi juga dipengaruhi dinamika global yang terus berubah.

Dewa Made Indra menegaskan bahwa tantangan tersebut tidak bisa diselesaikan secara sektoral. Pemerintah, pelaku industri, dan seluruh pemangku kepentingan perlu duduk bersama untuk mencari solusi yang berkelanjutan.

BACA JUGA:Pemprov Bali Siapkan Aturan Cek Saldo Wisman Demi Pariwisata Berkualitas

Hal itu disampaikannya saat menghadiri pengukuhan pengurus PHRI BPD Bali periode 2025–2030 yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I Tahun 2026. Kegiatan tersebut digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (23/1).

Dalam kesempatan tersebut, Dewa Made Indra menekankan bahwa pola kerja kolaboratif menjadi kebutuhan utama di tengah tantangan pariwisata saat ini. 

Ia mendorong adanya keselarasan kebijakan serta komunikasi yang intensif antara pemerintah dan pelaku usaha agar pengelolaan pariwisata Bali tetap berjalan berkelanjutan dan berdampak nyata bagi perekonomian daerah.

Sumber: