Banyak Wisatawan Pilih Akomodasi Ilegal, Koster Tegaskan Penegakan Hukum

DENPASAR, DISWAYBALI.ID - Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya ketertiban usaha pariwisata saat menerima kunjungan perwakilan Airbnb di Rumah Jabatan Jayasabha, Denpasar, pada Rabu, 11 Februari 2026. 

Pertemuan tersebut membahas maraknya akomodasi dan jasa pariwisata yang beroperasi tanpa izin serta belum memenuhi kewajiban pajak.

Dalam kesempatan itu, Koster meminta agar Airbnb lebih selektif dalam menayangkan properti di platformnya. Ia berharap pelaku usaha vila maupun jasa pariwisata yang tidak mengantongi izin dan tidak membayar pajak dapat ditindak tegas, termasuk dikeluarkan dari daftar promosi digital Airbnb. Menurutnya, penertiban ini penting demi menjaga tata kelola pariwisata Bali tetap sehat dan berkeadilan.

BACA JUGA:Tangani Sumbatan Saluran Air, Dua Mesin Vacuum Jetting Resmi Beroperasi di Denpasar

Gubernur asal Buleleng tersebut juga menyinggung kecenderungan wisatawan yang memilih akomodasi ilegal karena dinilai lebih murah. 

Kondisi itu, katanya, berdampak langsung pada penerimaan daerah dan negara karena pajak tidak terserap secara optimal. Jika dibiarkan, situasi tersebut berpotensi merusak citra Bali sebagai destinasi pariwisata berkualitas.

Di sisi lain, Koster membuka peluang kolaborasi. Ia mengajak Airbnb untuk bersinergi dengan platform digital milik Pemerintah Provinsi Bali, Love Bali. Kerja sama itu diharapkan dapat memfasilitasi pembayaran pungutan wisatawan asing sekaligus mendukung kebijakan daerah lainnya.

Ia menegaskan bahwa Pemprov Bali tidak pernah membatasi masyarakat untuk berusaha di sektor pariwisata. Namun, setiap pelaku usaha wajib menaati regulasi serta ikut menjaga kualitas dan keberlanjutan pariwisata Bali. 

Tanggung jawab tersebut, menurut Koster, tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat lokal, sementara pihak yang meraup keuntungan tidak berkontribusi apa pun.

BACA JUGA:Pemprov Bali Siapkan Aturan Cek Saldo Wisman Demi Pariwisata Berkualitas

Koster bahkan mengingatkan bahwa keberlangsungan pariwisata Bali sangat bertumpu pada kekuatan budaya. Tanpa budaya Bali, pariwisata tidak akan memiliki daya tarik. Jika sektor ini tidak berkembang dengan baik dan adil, maka dampaknya akan dirasakan oleh seluruh lini usaha di Bali.

Terkait penegakan aturan, ia memastikan pemerintah daerah tidak akan ragu menempuh proses hukum terhadap pelaku usaha yang tetap membandel. Sebelum dipromosikan melalui platform digital, setiap akomodasi pariwisata diminta memastikan izin dan kewajiban pajaknya telah dipenuhi.

Menanggapi hal tersebut, Public Policy Lead Airbnb Shanta Arul menyampaikan komitmen perusahaan untuk mematuhi seluruh regulasi yang berlaku di Indonesia, khususnya di Bali. 

Ia menyatakan pihaknya siap melakukan sosialisasi kepada para mitra serta membuka ruang kerja sama dengan pemerintah daerah guna memastikan kepatuhan perizinan berjalan sesuai ketentuan.

Sumber: