Pemkot Denpasar Terbitkan Perwali Kawasan Rendah Emisi, Sanur Lebih Ramah Pejalan Kaki

DENPASAR, DISWAYBALI.ID - Di tengah tekanan kemacetan dan tingginya emisi di Bali Selatan, Pemerintah Kota Denpasar menerbitkan Perwali Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kawasan Rendah Emisi (KRE) Sanur. 

Kebijakan ini menjadi pijakan penguatan mobilitas berkelanjutan di kawasan pariwisata tersebut.

Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menegaskan penataan transportasi dan pengendalian emisi menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan.

BACA JUGA:Pemkot Denpasar Pastikan Kepesertaan BPJS 24 Ribu Warga Tetap Aktif Meski PBI Dicabut

"Sanur adalah wajah pariwisata Denpasar. Penataan transportasi dan pengendalian emisi menjadi prioritas agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan tanpa mengorbankan kualitas lingkungan dan kenyamanan warga," ujarnya.

Melalui KRE Sanur, Pemkot mendorong penguatan transportasi umum dan kendaraan listrik, pengendalian bertahap kendaraan berbahan bakar fosil, serta optimalisasi manajemen dan rekayasa lalu lintas. 

Penataan parkir, penyediaan lajur sepeda, dan peningkatan fasilitas pejalan kaki juga menjadi bagian dari kebijakan tersebut.

Salah satu implementasi nyata ialah beroperasinya shuttle listrik Intaran sejak Agustus 2025. 

BACA JUGA:Pemkot Denpasar Gelar Sosialisasi K3 Guna Tingkatkan Keselamatan Lingkungan Kerja

Bendesa Adat Intaran Sanur, I Gusti Agung Alit Kencana, menilai kebijakan ini mulai memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

"Kawasan sekarang lebih tertib dan nyaman. Dengan adanya shuttle listrik seperti Shuttle Intaran, kepadatan kendaraan pribadi berkurang. Trotoar yang diperbaiki dan lampu penerangan yang lebih baik juga membuat masyarakat dan wisatawan lebih leluasa berjalan kaki," ujarnya.

Ia menambahkan, peningkatan aktivitas pejalan kaki turut berdampak pada geliat usaha lokal. 

"Pedagang dan artshop di pinggir jalan merasakan kawasan jadi lebih hidup. Karena orang lebih banyak berjalan kaki, mereka lebih nyaman untuk berhenti, melihat-lihat, dan berbelanja. Ini menunjukkan penataan kawasan rendah emisi juga mendukung perputaran ekonomi lokal," imbuhnya.

Dalam perencanaan teknis, Dinas Perhubungan Kota Denpasar bersama Desa Adat dan BUPDA Intaran mendapat dukungan dari World Resources Institute Indonesia. 

Sumber: