Buleleng Gelar Bimtek Dunia Usaha Anti Korupsi, Perkuat Sinergi Pemerintah dan Pelaku Bisnis
Bupati Buleleng, Nyoman Sutjidra.--Pemkab Buleleng.
BULELENG, DISWAYBALI.ID - Pemerintah Kabupaten Buleleng menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Dunia Usaha Anti Korupsi sebagai langkah memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha guna menciptakan iklim ekonomi yang sehat, transparan, serta berkelanjutan.
Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel New Sunari Lovina Beach Resort, Rabu, 4 Februari 2026.
Acara yang melibatkan para pelaku usaha di Kabupaten Buleleng itu dibuka langsung oleh Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra dan turut dihadiri Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi, Johnson Ridwan Ginting.
BACA JUGA:Pemkab Buleleng Targetkan E-Surat dan TTE Tuntas di SD Negeri pada 2026
Bupati Buleleng, Nyoman Sutjidra, menekankan bahwa dunia usaha memegang peran penting dalam upaya mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Kolaborasi yang solid antara pemerintah dan pelaku usaha dinilai menjadi fondasi utama untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berintegritas.
“Bimtek ini sangat strategis. Dunia usaha harus memahami bahwa peran mereka sangat penting dalam pencegahan korupsi. Dengan tata kelola yang baik, dunia usaha bisa sehat, bersaing secara fair, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, pembangunan di Buleleng dapat berjalan optimal dan mensejahterakan masyarakat,” tegasnya.
Bupati Sutjidra menjelaskan bahwa kegiatan ini juga merupakan bagian dari penerapan good corporate governance yang didukung sistem monitoring, controlling, dan surveillance (MCSP) guna mencegah potensi korupsi serta nepotisme.
Seluruh unsur dunia usaha, mulai dari UMKM, BUMD, hingga sektor swasta, diundang agar memiliki pemahaman yang selaras terutama terkait kepatuhan terhadap regulasi dan perizinan.
Sementara itu, Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johnson Ridwan Ginting, memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam membangun budaya anti korupsi yang melibatkan dunia usaha.
“Kami melihat Pak Bupati sangat memahami apa itu korupsi dan bagaimana aktor-aktornya berperan. Hari ini kami berbicara dengan dunia usaha, dan besok kami juga akan menyampaikan hal yang sama kepada para ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng,” ujarnya.
Johnson menambahkan bahwa KPK akan terus melakukan monitoring serta pengukuran integritas di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Buleleng, dan memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah guna meningkatkan integritas penyelenggaraan pemerintahan dan dunia usaha.
“Melalui Bimtek ini, kami berharap dunia usaha memahami apa itu korupsi, dampaknya, serta aturan main yang harus dipatuhi. Dengan meningkatnya integritas, iklim ekonomi akan menjadi lebih sehat, transparan, dan fair. Seperti yang disampaikan Pak Bupati, hal ini pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Buleleng,” jelasnya.
Sumber: