Bali Bergerak Benahi Data Bansos Lewat Digitalisasi, Upaya Tekan Angka Exclusion Error

Bali Bergerak Benahi Data Bansos Lewat Digitalisasi, Upaya Tekan Angka Exclusion Error

Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, Laxmy Saraswaty.--Rivansky Pangau/disway.id

DENPASAR, DISWAYBALI – Pemerintah Provinsi Bali mulai menggalakkan digitalisasi bantuan sosial, sebagai upaya menekan angka exclusion error.

Program tersebut kini diuji coba serentak di delapan kabupaten dan satu kota, termasuk salah satunya Kota Denpasar.

Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, Laxmy Saraswaty mengatakan, digitalisasi bansos menjadi langkah penting untuk memastikan bantuan diterima masyarakat yang berhak.

Sistem baru juga memungkinkan pemerintah melakukan pemutakhiran data secara lebih cepat.

“Tujuan utama digitalisasi ini adalah mengurangi dan memitigasi terjadinya exclusion error maupun inclusion error,” kata Laxmy.

BACA JUGA:Gianyar Lepas 590 Atlet Pelajar untuk Berlaga di Porjar Bali 2026

Menurutnya, berbagai teknologi akan digunakan dalam proses verifikasi penerima bantuan.

Mulai dari integrasi data kependudukan hingga teknologi pengenalan wajah.

“Melalui digitalisasi, termasuk teknologi pengenalan wajah dan integrasi data lainnya, pemerintah dapat melihat kondisi riil penerima bantuan,” ujarnya saat ditemui disway.id usai uji coba penggunaan aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos), di Kantor Lurah Peguyangan pada Kamis, 4 Juni 2026.

Laxmy menjelaskan, program tersebut juga membantu menemukan perubahan kondisi warga yang selama ini belum tercatat dalam sistem.

Data penerima bantuan dapat terus diperbarui sesuai kondisi terkini di lapangan.

BACA JUGA:FOTO Bali Festival 2026 Dibuka di Nuanu, Hadirkan 36 Seniman dari 24 Negara

“Inilah manfaat digitalisasi. Data dapat terus diperbarui dan diverifikasi,” tegasnya.

Perwakilan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Samuel Prayoga mengatakan, Bali menjadi satu-satunya provinsi yang melaksanakan uji coba secara menyeluruh di seluruh kabupaten dan kota. Langkah tersebut diambil karena tingkat kesalahan penyaluran bantuan masih cukup tinggi.

Sumber: