Nuanu dan Bali Tourism Board Dukung Reforestasi Batukaru

TABANAN, DISWAYBALI — Penanaman 100 pohon dimulai di kawasan hutan seluas 1.000 meter persegi di sekitar Pura Luhur Batukaru, Rabu (26/8/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari program reforestasi Dinas Kehutanan Provinsi Bali. Program tersebut mendapat dukungan Nuanu Social Fund dan Bali Tourism Board sebagai mitra dari sektor pariwisata.

Sebanyak 100 pohon ditanam dalam kegiatan tersebut. Rinciannya terdiri dari 30 pohon beringin, 50 pohon mahoni, dan 20 pohon cempaka (Magnolia champaca).

Penanaman ini melanjutkan tahap persiapan lahan yang telah berlangsung sejak pertengahan Agustus.

Nuanu Social Fund mendukung penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan, serta pemantauan tingkat keberhasilan hidup pohon selama 12 bulan.

BACA JUGA:Nuanu Hadirkan Nusantara, Destinasi Kuliner dan Budaya 9 Pulau Indonesia

Pemeliharaan meliputi penyiraman, penggantian bibit yang tidak bertahan hidup, serta perlindungan area tanam.

Data tingkat keberhasilan hidup pohon akan dipublikasikan setelah periode pemantauan satu tahun berakhir.

Dinas Kehutanan Provinsi Bali menetapkan Batukaru sebagai salah satu kawasan prioritas reforestasi karena memiliki peran ekologis bagi wilayah di bagian hilir.

Lereng Gunung Batukaru merupakan bagian dari kawasan tangkapan air penting di Bali. Kawasan ini menopang 20 sistem irigasi subak di Catur Angga Batukaru serta tujuh desa.

Ketujuh desa tersebut yakni Jatiluwih, Tengkudak, Penatahan, Tegalinggah, Rejasa, Sangketan, dan Wongaya Gede.

Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, I Ketut Subandi menjelaskan pentingnya pemulihan fungsi ekologis kawasan.

BACA JUGA:Nuanu Hadirkan Pameran Lucid Dreams dan Repetisi Memori selama Sebulan

“Reforestasi tidak cukup hanya dengan menghitung berapa banyak pohon yang ditanam. Yang lebih penting adalah memastikan kawasan kembali memiliki fungsi ekologis yang baik. Karena itu, arah, target, dan jangka waktu pemulihan harus ditentukan berdasarkan kondisi ekologis masing-masing kawasan, sehingga upaya yang dilakukan benar-benar memberikan dampak bagi lingkungan dan masyarakat,” ujar Subandi.

Sumber: