BBM Langka Berlarut, Kadin Lampung: Ekonomi Tak Bisa Terus Menunggu

BALI.DISWAY.ID - Kelangkaan BBM di Lampung dinilai telah bergeser dari persoalan antrean di SPBU menjadi masalah serius bagi dunia usaha.

Waktu tunggu truk yang bahkan bisa mencapai 24 jam disebut mulai mengganggu distribusi barang, aktivitas ekspor-impor hingga meningkatkan biaya logistik.

Kondisi tersebut menjadi sorotan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Lampung dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Kelangkaan BBM: Dampak dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Lampung, Kenapa Terus Berlanjut?” di Sekretariat Kadin Lampung, Senin 5 Oktober 2026.

Wakil Ketua Umum Kadin Lampung, Romi J. Utama, yang mewakili Ketua Umum Kadin Lampung Muhammad Khadafi, mengatakan FGD tersebut merupakan bagian dari rangkaian Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kadin Lampung.

Menurutnya, keresahan dunia usaha tidak lagi sebatas sulitnya mendapatkan BBM. Persoalannya telah merembet ke kecepatan distribusi dan meningkatnya ongkos operasional.

“Dari pengamatan kami di lapangan, satu truk bahkan bisa mengantre hingga 24 jam. Padahal kegiatan ekonomi terus berputar. Ada distribusi, pengangkutan, pengiriman barang, transportasi orang, hingga logistik yang semuanya membutuhkan kecepatan,” kata Romi usai FGD, Senin 5 Oktober 2026.

Ia menjelaskan, semakin lama kendaraan mengantre, semakin besar pula biaya yang harus ditanggung pelaku usaha.

“Biaya yang tadinya A bisa berubah menjadi A+. Inilah yang menjadi keresahan kami di Kadin Lampung,” ujarnya.

Karena itu, Kadin Lampung menyiapkan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Aspirasi tersebut juga akan diteruskan melalui Kadin Pusat di Jakarta.

Kadin bahkan telah membentuk tim untuk mengawal persoalan tersebut dan berharap dapat berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dalam membentuk tim penanganan kelangkaan BBM.

Namun, FGD yang diharapkan menjadi ruang klarifikasi bersama belum menghadirkan pihak Pertamina Patra Niaga maupun Dinas ESDM Lampung. Romi menyebut kedua pihak telah diundang, tetapi tidak memberikan konfirmasi kehadiran.

Meski demikian, diskusi tetap berlangsung dengan melibatkan pengurus Kadin, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO), pelaku usaha pertanian serta perwakilan Kadin daerah.

Romi mengatakan, berdasarkan pemantauan dunia usaha, persoalan kelangkaan BBM tidak cukup dijelaskan hanya dengan meningkatnya jumlah kendaraan.

Ia menilai terdapat indikasi salah kelola (mismanagement) dalam rantai pasok BBM yang perlu dijelaskan secara terbuka oleh pihak terkait.

Sumber: