DENPASAR, DISWAYBALI.ID - Istana Kepresidenan menyampaikan permintaan maaf atas maraknya kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hingga pertengahan September 2025, lebih dari 5.000 siswa di berbagai daerah dilaporkan terdampak.
Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah tidak tinggal diam. Seluruh korban, kata dia, dipastikan mendapat penanganan medis.
BACA JUGA:Atasi Kekosongan Pasokan, SPBU Swasta Akan Beli BBM Dasar dari Pertamina
Ia juga menyebut evaluasi menyeluruh tengah dilakukan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah.
Selain memperketat standar operasional prosedur (SOP), pemerintah juga akan menindak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti lalai.
Namun, Prasetyo menekankan sanksi tidak boleh mengganggu jalannya program agar siswa tetap mendapat manfaat.
BGN sendiri sebelumnya sudah melarang proses pembersihan makanan di sekolah dan mewajibkan semua pengolahan dilakukan di dapur SPPG.
Evaluasi juga mencakup distribusi, pengawasan dapur, hingga mekanisme izin operasional.
BACA JUGA:Wakil Wali Kota Denpasar Ajak Warga Gotong Royong Pulihkan Lingkungan Pasca Banjir
Meski demikian, kasus baru terus bermunculan. Contohnya di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, pada 17 September lalu. RS Trikora Salakan mencatat 251 siswa dari enam sekolah menunjukkan gejala keracunan.
Peristiwa serupa juga terjadi di Garut, Jawa Barat, yang melibatkan 194 siswa, dengan 19 di antaranya harus dirawat intensif.
Sementara itu, di Sumbawa, NTB, sekitar 90 pelajar terdampak, dan di Tual, Maluku, belasan anak juga mendapat perawatan medis.
Gelombang kasus ini menambah daftar panjang insiden MBG yang sebelumnya muncul di Tasikmalaya, Blora, Pamekasan, Lamongan, Brebes, Gunungkidul, hingga Ambon.
BACA JUGA:Pemkab Buleleng Gelar Sidang TPM di Undikasha, Bahas Tata Kelola LPD