DENPASAR, DISWAYBALI.ID - Reformasi Polri menjadi perhatian setelah Menko Polhukam Mahfud MD menggelar pertemuan dengan berbagai elemen masyarakat di Bali. Dalam forum tersebut, Mahfud MD mendengarkan beragam aspirasi, kritik, serta harapan masyarakat terhadap kinerja dan arah pembenahan Polri.
Dialog mengenai reformasi Polri yang dilakukan oleh Mahfud MD di Bali menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan proses reformasi berjalan secara inklusif dengan melibatkan suara publik sebagai landasan perumusan untuk kebijakan ke depan.
Melalui dialog terbuka yang dilakukan di Bali bersama dengan tokoh masyarakat, akademisi, dan perwakilan organisasi, Mahfud MD menegaskan pentingnya peran masyarkat dalam mengawal proses reformasi Polri sangat krusial supaya dialog yang telah dilakukan tidak hanya sekedar bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek integritas dan budaya kerja aparat.
Menko Polhukam, Mahfud MD melakukan kunjungan kerja ke Bali dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat terkait reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk membuka ruang partisipasi publik dalam proses pembenahan institusi penegak hukum.
Dalam pertemuan tersebut, Mahfud MD berdialog dengan berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat akademisi, hingga perwakilan organisasi. Beragam masukan telah disampaikan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan profesionalisme aparat Kepolisian, penegakan hukum yang adil, serta pentingnya transparansi akuntabilitas dalam setiap tindakan Polri.
Mahfud MD menegaskan bahwa reformasi Polri tidak dapat berjalan secara sepihak tanpa melibatkan suara masyarakat. Aspirasi yang disampaikan, menurutnya menjadi bahan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan serta langkah strategis untuk ke depan.
Mahfud MD juga menekankan bahwa reformasi Polri merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan evaluasi dan perbaikan secara konsisten. Selain oleh Mahfud MD, agenda penyerapan aspirasi juga dilakukan oleh Komisi Kepolisian Nasional Reformasi Polri (KPRP).
Berdasarkan dengan dokumentasi kegiatan, KPRP juga turut hadir untuk mendengar langsung pandangan dari masyarakat Bali mengenai kondisi dan tantangan reformasi Polri di lapangan. Kehadiran dari KPRP diharapkan dapat menjembatani aspirasi publik dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat.
BACA JUGA:Bali Nusra Great Sale 2025, 18 Mal Tawarkan Diskon Hingga 70 Persen, Berikut Daftarnya!
Sejumlah isu juga mencuat di tengah dialog yang dilakukan, antara lain soal pelayanan kepolisian kepada masyarakat, penanganan kasus yang dinilai belum maksimal, hingga pentingnya memperkuat pengawasan internal.
Masyarakat juga mendorong agar reformasi Polri tidak hanya bersifat struktural, tetapi menyentuh aspek budaya kerja dan integritas aparat. Mahfud MD menyampaikan bahwa seluruh masukan yang diterima akan dikumpulkan dan dikaji lebih lanjut.