Selama Januari hingga Juni 2026, UPTD Puskesmas Kuta II juga menemukan kasus baru HIV.
Seluruh temuan telah dilaporkan melalui aplikasi pencatatan dan pelaporan HIV.
BACA JUGA:Kasus DBD di Buleleng Meningkat, Dinkes Temukan Titik Jentik dan Intensifkan Penanganan
Puskesmas Kuta II saat ini memiliki enam tenaga konselor, termasuk Kepala UPTD Puskesmas Kuta II. Seluruh konselor bertugas mendampingi dan memberikan dukungan kepada setiap klien.
Proses konseling dan tes HIV juga telah mengikuti SOP layanan VCT. Pelaksanaannya menerapkan informed consent, confidentiality, counseling, correct test results, connection to care, treatment and prevention services.
Layanan VCT di Puskesmas Kuta II juga mengedepankan prinsip kerahasiaan dan sukarela. Pemeriksaan dilakukan atas persetujuan pasien, serta hasilnya dijaga kerahasiaannya.
Puskesmas Kuta II juga membuka layanan ekstra hour untuk tes HIV. Layanan tersebut digelar dua kali setiap bulan, yakni Rabu pekan pertama dan ketiga.
Program itu mendapat respons positif dari masyarakat. Terutama bagi klien yang tidak dapat datang pada jam operasional puskesmas.
Kolaborasi peningkatan kualitas layanan juga terus diperkuat. KPA Provinsi Bali bersama KPA Kabupaten Badung terus berkoordinasi meningkatkan kapasitas SDM kesehatan dan konselor.
Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan kelancaran layanan VCT, perawatan, hingga akses obat antiretroviral (ARV). Konseling kepatuhan minum obat juga terus diperkuat untuk mencegah putus obat maupun resistensi.
Kasus lost to follow up (LFU) di Puskesmas Kuta II masih ditemukan. Namun, penanganannya dibantu LSM komunitas yang menelusuri dan mendampingi ODHIV agar tetap patuh menjalani pengobatan.
Secara keseluruhan, layanan VCT dan PDP di UPTD Puskesmas Kuta II telah berjalan sesuai petunjuk teknis. Pelayanan juga berkolaborasi dengan seluruh poli, termasuk Poli TBC.
Puskesmas Kuta II menerapkan pelayanan yang ramah pasien, ramah gender, dan tanpa diskriminasi. Upaya tersebut diharapkan mampu menekan stigma terhadap ODHIV serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan HIV.(*)