Prof. Wiwin mengungkapkan, hasil kajian menunjukkan digitalisasi mampu meningkatkan aktivitas ekonomi. Namun manfaatnya terhadap kesejahteraan pekerja dinilai belum optimal.
Ia menjelaskan, sektor perdagangan, transportasi, dan pariwisata masih menghadapi tantangan. Terutama dalam memberikan perlindungan sosial bagi para pekerjanya.
BACA JUGA:Wabup Badung Buka Literasi Digital, UMKM Didorong Melek Transaksi Online
Prof. Wiwin juga menyoroti tingginya ketergantungan Bali terhadap pasokan bahan baku dari luar daerah. Kondisi itu membuat perekonomian Bali sangat sensitif terhadap gangguan distribusi maupun perubahan ekonomi wilayah lain.
“Karena itu, penguatan UMKM lokal harus diarahkan tidak hanya pada peningkatan jumlah pelaku usaha, tetapi juga memperkuat rantai pasok lokal, penggunaan produk dalam negeri,” tukas Prof. Wiwin.
“Serta sinkronisasi data antarinstansi agar program pengembangan UMKM lebih tepat sasaran,” imbuhnya.
Melalui FGD tersebut, BI Bali berharap berbagai masukan dari pemerintah, akademisi, perbankan, pelaku usaha, hingga pemangku kepentingan lainnya dapat menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan.
Rekomendasi itu diharapkan mampu memperkuat transformasi UMKM, mempercepat digitalisasi ekonomi, serta menjaga pertumbuhan ekonomi Bali yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
FGD tersebut menghadirkan narasumber dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, serta PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali.
Peserta diskusi berasal dari Kanwil DJP Bali, Dinas Perdagangan Bali, BPJS Ketenagakerjaan Banuspa, PNM Denpasar, Perum Bulog Bali, Jamkrida Bali Mandara, BRI Region 17 Denpasar, Bank Mandiri Bali, DPD Perbarindo Bali, HIPMI Bali, dan BKSLPD Provinsi Bali.(*)