BPKP Bali Evaluasi Program Sosial di Buleleng, Fokus pada Akurasi Data DTSEN

Rabu 29-04-2026,19:00 WIB
Reporter: Syifa Lulu|
Editor: Syifa Lulu
BPKP Bali Evaluasi Program Sosial di Buleleng, Fokus pada Akurasi Data DTSEN

BPKP Bali Evaluasi Program Sosial di Buleleng, Fokus pada Akurasi Data DTSEN.--Dok. Pemkab Buleleng

BULELENG, DISWAYBALI.ID - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bali melakukan evaluasi tata kelola Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Buleleng.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui focus group discussion (FGD) bersama instansi terkait Pemkab Buleleng, Selasa (28/4).

Evaluasi bertujuan meningkatkan ketepatan sasaran program perlindungan sosial di daerah.

Auditor BPKP Bali, Rikky Widyartanto, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan evaluasi rutin implementasi program pemerintah pusat di daerah.

BACA JUGA:Dishub Denpasar Gencarkan Penertiban Lalu Lintas, Puluhan Kendaraan Ditegur

Fokus kali ini diarahkan pada integrasi DTSEN dengan pelaksanaan program perlindungan sosial di Buleleng.

“Evaluasi dilakukan dari sisi administrasi maupun kunjungan lapangan untuk melihat bagaimana dukungan kebijakan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program pemerintah pusat, serta menilai apakah implementasinya di lapangan sudah sesuai pedoman dan hasil yang diharapkan,” ujarnya.

Evaluasi lapangan nantinya dilakukan di sejumlah desa yang telah ditentukan pemerintah pusat.

Sebagian desa menjadi lokasi wajib kunjungan, sementara desa lainnya digunakan sebagai pembanding.

“di Buleleng ada 7 kecamatan yang ditentukan oleh pemerintah pusat dan terdapat 4 kecamatan yang wajib dikunjungi. Nanti dalam FGD ini kami bahas desa mana saja yang akan dikunjungi,” terang Rikky.

BACA JUGA:Denpasar Jadi Tuan Rumah Pra Rakerkomwil APEKSI 2026, Dorong Kolaborasi Antar Kota

Ia menegaskan bahwa evaluasi ini tidak bertujuan mencari kesalahan, melainkan memberikan masukan konstruktif.

Proses evaluasi akan berlangsung selama tiga minggu dan hasilnya disampaikan ke pemerintah pusat pada akhir Mei 2026.

“Evaluasi ini bukan mencari siapa yang salah, tetapi lebih kepada memberikan rekomendasi gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pelaksanaan program perlindungan sosial di daerah. Ini juga penting agar pelaksanaan program kemiskinan ke depan semakin tepat sasaran dan tepat waktu.

Sumber: