DENPASAR, DISWAYBALI.ID - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan komitmennya untuk memperkuat implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil untuk memastikan distribusi makanan bergizi tepat sasaran dan sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku.
Program MBG merupakan inisiatif pemerintah untuk menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, terutama anak-anak, guna mendukung pemenuhan gizi dan pencegahan stunting. Meskipun telah dimulai dengan melibatkan berbagai pihak, Menkes Budi menyadari perlunya koordinasi lebih lanjut dengan Dinas Kesehatan untuk meningkatkan efektivitas program.
"Jadi saya bilang, kami mesti minta maaf ke pak Dadan, kalau ada apa-apa (soal MBG) yang dimarah-marahin Pak Dadan. Harusnya Menteri Kesehatan-nya juga," kata Menkes Budi dalam rapat Paripurna bersama Komisi IX DPR RI, Selasa 1 Juli 2025.
"Jadi Kementeriannya sebagai koordinatornya, dan eksekusinya dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Mereka juga bisa menggunakan Puskesmas," tuturnya.
BACA JUGA:Dokter Spesialis Urologi Ungkap Alasan Pasien Gagal Ginjal Akut Meningkat di Indonesia
Program MBG telah dimulai sejak Januari 2025 dan menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan status gizi masyarakat.
Namun, Menkes Budi mengakui adanya tantangan dalam pelaksanaannya, termasuk kritik dari masyarakat terkait kualitas makanan yang diberikan. Untuk itu, keterlibatan Dinas Kesehatan diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan evaluasi program di lapangan.
Selain itu, Menkes Budi juga menyampaikan permohonan maaf kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, atas kritik yang ditujukan kepada BGN terkait pelaksanaan program MBG. Ia menegaskan bahwa evaluasi dan perbaikan akan terus dilakukan untuk memastikan keberhasilan program ini.
BACA JUGA:Waspada! Sering Konsumsi Obat Pereda Nyeri Secara Rutin Bisa Sebabkan Gagal Ginjal
"Jadi saya sudah minta mulai tahun ini, kami bantu pak Dadan (BGN), itu Bu Endang coba dibikin programnya seperti apa dan kami bisa berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Jadi Pak Dadan lebih tenang lah," katanya.
"Jadi kalau nanti ada yang kena (ditegur), ya yang kena itu mulai dari Dinas Kesehatannya (Kota) dulu, terus naik ke Dinkes Provinsi, baru naik ke Kemenkes, baru naik ke beliau (BGN). Jadi harusnya aturan yang ditegur duluan itu mulainya dari situ," pungkasnya.