BACA JUGA:BNNP Bali Gagalkan Peredaran 100 Pil Ekstasi Jelang Tahun Baru 2026
Langkah lain yang dilakukan pemerintah adalah pelaksanaan tes urine bagi aparatur sipil negara sebagai bentuk deteksi dini.
Dalam rapat tersebut, muncul usulan agar peta wilayah rawan narkoba dipublikasikan secara terbuka di media sosial. Usulan itu disampaikan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Bali, I Nyoman Kenak. Ia menilai keterbukaan data dapat membuat desa lebih waspada terhadap kondisi wilayahnya.
Namun, BNN Bali memilih tidak mempublikasikan peta zona rawan secara luas. Lhyta Noralina Oktaviana menyebutkan bahwa pelabelan wilayah rawan berpotensi menimbulkan stigma negatif. Dampak tersebut dikhawatirkan berpengaruh pada sektor pariwisata dan investasi.
BNN Bali saat ini lebih memfokuskan konten media sosial pada upaya edukasi. Materi yang disampaikan berkaitan dengan bahaya narkotika, pencegahan sejak dini, dan penguatan ketahanan keluarga. Pendekatan ini dinilai lebih aman tanpa menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.