DENPASAR, DISWATBALI.ID - Pemerintah tengah menyiapkan langkah besar untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Salah satunya dengan membangun fasilitas penyimpanan minyak atau storage berkapasitas besar agar cadangan bahan bakar minyak (BBM) Indonesia bisa setara standar internasional, yakni mampu bertahan hingga tiga bulan.
Rencana tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa 3 Maret 2026.
Ia mengungkapkan, daya tahan cadangan energi nasional saat ini sebenarnya sudah melampaui standar minimum nasional yang dipatok 21 hari. Namun secara riil, kapasitas penyimpanan Indonesia hanya cukup untuk sekitar 25 sampai 26 hari.
BACA JUGA:BNI Siapkan Rp23,97 Triliun Uang Tunai Jelang Lebaran 2026
Menurut Bahlil, kondisi itu masih jauh dari praktik di banyak negara yang rata-rata memiliki cadangan energi hingga 90 hari atau sekitar tiga bulan. Karena itulah pemerintah merasa perlu menambah kapasitas storage agar tidak rentan ketika terjadi gangguan pasokan global.
Ia menegaskan, pembangunan fasilitas penyimpanan baru menjadi bagian dari strategi antisipasi risiko geopolitik. Ketegangan internasional, termasuk dinamika antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran, dinilai berpotensi mengganggu jalur distribusi minyak dunia.
Salah satu titik krusial yang kerap disorot adalah ancaman penutupan Selat Hormuz yang menjadi lintasan utama pengiriman minyak mentah global.
Bahlil menggambarkan, jika Indonesia meningkatkan volume impor untuk menambah cadangan hingga tiga bulan, maka pemerintah juga harus memastikan kesiapan infrastruktur penyimpanannya. Persoalan inilah yang kini coba dibenahi.
Ia menilai kondisi yang ada bukan untuk saling menyalahkan, melainkan menjadi dasar untuk memperbaiki sistem ke depan.
Adapun lokasi pembangunan storage strategis tersebut direncanakan berada di Pulau Sumatera. Saat ini proyek masih dalam tahap penyusunan studi kelayakan atau feasibility study (FS). Pemerintah menargetkan proses konstruksi bisa mulai berjalan pada 2026, meski detail bulan pelaksanaan maupun titik kabupaten belum diumumkan ke publik.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat dan tidak mudah terguncang oleh dinamika global.