DENPASAR, DISWAYBALI.ID – Ambisi Bali Emisi Nol Bersih 2045 yang digadang sejak tahun 2023, sudah mulai diterjemahkan secara konkret melalui berbagai strategi aksi iklim daerah.
Dalam acara Forum Kebijakan Publik Pekan Iklim Bali 2026 yang diselenggarakan Selasa (13/10/2026), berbagai lapisan masyarakat Bali maupun daerah lainnya berkumpul di Kawasan Rendah Emisi (KRE) Sanur, untuk saling berbagi dan memperkuat aksi iklim daerahnya masing-masing.
Sebagai rangkaian pertama dari Pekan Iklim Bali 2026, Forum Kebijakan Publik dibuka oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Moh Jumhur Hidayat, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, serta Gubernur Bali, Wayan Koster.
Dalam pidato sambutan, Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan, bahwa aksi iklim daerah hanya bisa berjalan efektif saat desa adat dan masyarakat menjadi pelaku, bukan hanya sekadar penerima.
BACA JUGA:Gubernur Koster Pastikan Bali Tak Krisis BBM, Distribusi Bakal Normal 2 Hari Lagi
“Kami mendorong integrasi Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) Provinsi Bali hingga tingkat kabupaten/kota dan kawasan. Desa adat serta banjar menjadi poros penting bagi implementasi RPRKD di tingkat kawasan. Tempat kita berkumpul pagi ini, KRE Sanur, merupakan salah satu bukti nyata bentuk inisiatif Kerthi Bhumi Satwika,” ujarnya.
KRE merupakan salah satu inisiatif yang sejalan dengan RPRKD Provinsi Bali 2045, yang juga diluncurkan pada acara ini. RPRKD ini disusun bersama oleh Pemerintah Provinsi Bali dan Bappenas, dan dikembangkan bersama WRI Indonesia.
Dokumen RPRKD ini merupakan acuan bagi Provinsi Bali untuk menyelaraskan target penurunan emisi dengan prioritas pembangunan daerah.
Dengan profil ekonomi Bali yang didominasi oleh sektor pariwisata, para pelaku usaha penting untuk dilibatkan dalam aksi iklim daerah.
Di Forum Kebijakan Publik, penghargaan Rejuvenate Sanur diberikan kepada sekelompok general manager hotel, yang berpartisipasi dalam program dekarbonisasi pariwisata.
BACA JUGA:Diskominfo Badung Hadiri Cyber Incident Exchange Forum 2026, Upaya Tingkatkan Keamanan Ruang Digital
Rejuvenate Sanur sendiri diinisiasi oleh Dinas Pariwisata Kota Denpasar bersama WRI Indonesia, untuk membangun aspek ko-kreasi dalam penerapan KRE Sanur, terutama oleh pelaku bisnis.
“Pengalaman di Sanur dapat menjadi ruang pembelajaran untuk melihat bagaimana pengurangan emisi bisa beriringan dengan meningkatnya produktivitas ekonomi lokal. Dimana kebijakan, inisiatif masyarakat, dan partisipasi sektor usaha dapat dihubungkan dalam satu agenda perubahan,” imbuh Suzanty Sitorus, selaku Komite Pengarah Koalisi Bali Emisi Nol Bersih sekaligus Direktur Eksekutif ViriyaENB.
Di saat yang bersamaan, Hanif Faisol Nurofiq, selaku Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan menerangkan, mitigasi risiko dan dampak dari perubahan iklim yang masih menjadi problema bersama harus terus diupayakan.
“Risiko iklim seperti karhutla bukan sebuah takdir, dan kita tidak bisa tinggal diam. Dengan posisi tepat berada di garis khatulistiwa, negara kita sangat rentan pada perubahan iklim,” tuturnya.