Lanjut Hanif, pemerintah pusat dapat memberikan arahan, tetapi keberhasilannya bergantung pada daerah.
BACA JUGA:Gubernur Koster Tegaskan Pentingnya Lindungi Lahan Pertanian Bali di Tengah Arus Investasi
“Komitmen tersebut membutuhkan dukungan kebijakan yang konsisten, serta koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar dapat diterjemahkan menjadi program, yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik tiap wilayah,” katanya lagi.
Pada sesi-sesi selanjutnya, Forum Kebijakan Publik membahas berbagai aspek transisi baik dari transportasi publik dan penataan ruang publik, pemanfaatan energi surya, inklusivitas dan transisi berkeadilan, hingga penguatan UMKM hijau.
Forum Kebijakan Publik merupakan bagian dari Pekan Iklim Bali 2026, yang berlangsung pada 13–17 Oktober 2026, diselenggarakan oleh Koalisi Bali Emisi Nol Bersih dengan dukungan ViriyaENB.(*)