DENPASAR, DISWAY.ID – Gubernur Bali Wayan Koster geram sesuai menerima sederet keluhan dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal terkait maraknya dominasi usaha pariwisata oleh warga negara asing (WNA).
Koster pun langsung mengumpulkan seluruh kepala perangkat daerah dan instansi vertikal se-Bali di Jayasabha, Denpasar, pada Sabtu, 31 Mei 2025, untuk menggelar rapat darurat.
“Bali tidak boleh menjadi pasar bebas yang membunuh masyarakatnya sendiri,” tegas Koster, dikutip Minggu, 1 Juni 2025.
BACA JUGA:Simak Info Cuaca Bali Hari ini Minggu 1 Juni 2025, BMKG Prediksi Didominasi Langit Cerah!
BACA JUGA:Pelaku Usaha Bali Dilarang Pakai Air Minum Kemasan di Bawah 1 Liter Mulai Januari 2026
Kekesalan Koster didasari oleh banyaknya temuan praktik usaha ilegal yang dijalankan oleh WNA. Terutama lewat celah sistem perizinan Online Single Submission (OSS).
Koster menilai, sistem itu membuka peluang bagi investor asing untuk menguasai sektor strategis, bahkan hingga level mikro seperti penyewaan kendaraan dan homestay.
“Di Badung saja, ada sekitar 400 izin usaha sewa mobil dan biro perjalanan yang dikuasai orang asing. Banyak yang tidak punya kantor, tidak tinggal di Bali, tapi tetap bisa beroperasi. Ini jelas keterlaluan,” ungkap Koster.
BACA JUGA:Tegas! Gubernur Bali Ancam Pecat ASN Selingkuh di Kantor, Salah Satunya…
BACA JUGA:BMKG: Gempa Magnitudo 4,6 Guncang Bali Selatan, Waspada!
Sebagai tindak lanjutnya, Koster membentuk tim khusus lintas instansi untuk melakukan audit menyeluruh terhadap izin usaha pariwisata di Bali.
Tak hanya itu, Koster juga menyiapkan regulasi baru yang lebih tegas dan berpihak pada masyarakat lokal.
Langkah awalnya adalah penerbitan Surat Edaran Penertiban Usaha dan Transportasi Wisata, yang akan menjadi dasar pelaksanaan operasi gabungan oleh Satpol PP dan Polda Bali.
BACA JUGA:Terkuak! Ini Alasan Elkan Baggot Tolak Tawaran Perkuat Timnas Indonesia
BACA JUGA:Sandy Walsh Dipastikan Absen Bela Timnas Indonesia saat Lawan China dan Jepang, Ini Alasannya!