Alarm Krisis Laut Menggema dari Bali
Pemukulan gong oleh Wamenpar RI, Ni Luh Puspa Ermawati (batik hijau) dan Wamen KKP RI, Didit Herdiawan, Jumat (30/1/2026).-Rivansky Pangau-
Di Papua Nugini, sejumlah komunitas pesisir bahkan telah direlokasi karena wilayah tempat tinggal mereka tidak lagi aman.
BACA JUGA:Kasus LSD di Gerokgak Terkendali, Pemkab Buleleng Batasi Distribusi Sapi Sementara
Sementara di Fiji, siklon yang semakin kuat dan gelombang badai menyebabkan kerusakan infrastruktur serta mengganggu mata pencaharian masyarakat.
Adapun di Seychelles, tekanan terhadap ekosistem laut dan pesisir secara langsung mengancam fondasi ekonomi nasional yang bertumpu pada sektor perikanan dan pariwisata bahari.
“Negara-negara kepulauan bergantung pada laut untuk segalanya, tetapi kami juga yang paling rentan ketika laut berubah,” ujar Jelta Wong.
BACA JUGA:Walikota Denpasar Perkuat Sinergi dengan Kanwil Kemenag Bali Lewat Kunjungan Silaturahmi
Para pembicara sepakat bahwa krisis laut tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan lingkungan.
Krisis tersebut dinilai berkaitan erat dengan isu pembangunan, ketahanan pangan, ekonomi, hingga stabilitas sosial.
Kerusakan terumbu karang, misalnya, tidak hanya berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati, tetapi juga menyebabkan penurunan stok ikan, hilangnya perlindungan alami pesisir, merosotnya nilai pariwisata, serta hancurnya mata pencaharian jutaan masyarakat pesisir.
Dalam konteks tersebut, laut dinilai tidak lagi dapat diperlakukan sebagai isu sektoral, melainkan sebagai fondasi utama keberlanjutan hidup dan kemakmuran negara-negara kepulauan.
BACA JUGA:Dampak Kebijakan Impor BBM, Pekerja Shell Dirundung Ketidakpastian di Tengah Krisis BBM Non-subsidi
Seruan untuk solidaritas internasional menjadi pesan kuat yang mengemuka dalam sesi ini.
Para pemimpin negara kepulauan menilai bahwa krisis laut merupakan masalah global, sementara kapasitas fiskal dan teknologi negara-negara kepulauan kerap terbatas untuk melakukan respons yang memadai.
Tanpa dukungan internasional berupa pembiayaan iklim, transfer teknologi, serta kebijakan global yang adil, upaya adaptasi dan perlindungan laut dinilai akan berjalan timpang.
“Yang kami hadapi adalah masalah global. Tetapi biaya adaptasi dan kerusakan terlalu sering ditanggung oleh mereka yang kontribusinya paling kecil terhadap krisis ini,” ujar Nico Barito.
Sumber: