Alarm Krisis Laut Menggema dari Bali
Pemukulan gong oleh Wamenpar RI, Ni Luh Puspa Ermawati (batik hijau) dan Wamen KKP RI, Didit Herdiawan, Jumat (30/1/2026).-Rivansky Pangau-
Para pembicara juga menyoroti ketimpangan global, di mana pihak-pihak yang paling sedikit berkontribusi terhadap perubahan iklim justru menanggung dampak paling besar.
Diskusi tersebut dinilai relevan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.
Dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai yang sangat panjang, Indonesia menghadapi tantangan serupa dalam pengelolaan pesisir, terumbu karang, perikanan, serta ruang hidup masyarakat pesisir.
Kondisi yang saat ini dialami Fiji, Papua Nugini, dan Seychelles dinilai dapat menjadi gambaran masa depan Indonesia apabila pengelolaan laut dan pesisir tidak diperkuat secara mendasar.
Ketua Panitia Bali Ocean Days 2026, Yoke Darmawan, mengatakan sesi tersebut menegaskan tujuan utama penyelenggaraan forum yang sejak awal tidak dirancang sebagai konferensi biasa.
“Ini adalah suara-suara dari garis depan krisis. Mereka tidak berbicara dalam teori, tetapi dari kenyataan hidup sehari-hari. Bali Ocean Days adalah ruang untuk mendengar, belajar, dan menyelaraskan ulang arah kita,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengalaman negara-negara kepulauan perlu menjadi rujukan penting bagi Indonesia dan negara lain yang perekonomiannya sangat bergantung pada laut.
Bali Ocean Days 2026 sendiri mengusung tema “Navigating Solutions for a Regenerative Ocean Future” dan menghadirkan lebih dari 40 pembicara dari 11 negara.
Forum ini mempertemukan pembuat kebijakan, ilmuwan, pelaku usaha, lembaga pembiayaan, serta inovator untuk mendorong pergeseran dari kesadaran menuju aksi nyata.
Sesi pembuka forum tersebut menegaskan bahwa ketika peringatan telah disampaikan oleh mereka yang berada di garis depan krisis, dunia tidak lagi memiliki ruang untuk menunda respons.
Bagi negara-negara kepulauan, krisis laut dinilai bukan persoalan masa depan, melainkan persoalan bertahan hidup hari ini.
Sumber: