Gubernur Bali dan Maluku Utara Resmikan Kerjasama Tiga Sektor Strategis

Gubernur Bali dan Maluku Utara Resmikan Kerjasama Tiga Sektor Strategis

Gubernur Bali dan Maluku Utara Resmikan Kerjasama Tiga Sektor Strategis.--Dok. Pemprov Bali.

DENPASAR, DISWAYBALI.ID - Gubernur Bali, Wayan Koster, dan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, resmi menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat kolaborasi di tiga sektor utama. 

Ketiga sektor tersebut meliputi Tata Kelola Pemenuhan Dokumen MCP (Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention), Penyelenggaraan pemerintahan digital, serta Pembangunan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Acara penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama ini berlangsung pada hari Senin, 4 Agustus 2025, bertempat di Ruang Pertemuan Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar.

BACA JUGA:Fast Boat di Sanur Bali Terbalik, 2 Penumpang Tewas

Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya antara Gubernur Koster dan Gubernur Sherly yang digelar pada 12 Juli 2025 di lokasi yang sama. 

Pertemuan tersebut segera ditindaklanjuti oleh tim teknis dari kedua belah pihak hingga akhirnya mencapai kesepakatan yang lebih konkret berupa kerja sama formal yang ditandatangani hari ini.

Sherly Tjoana Laos meminta kepada Pimpinan OPS Malut agar berjalan dari yang terbaik, betumbuh bersama untuk mengkatkan kualitas layanan dan kesejahteraan masyarakat.

Di lain sisi, Gubernur Koster ungkap acara ini menjadi langkah strategis dalam memperkuan semangat kolaborasi antar daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah yang efisien.

BACA JUGA:GRATIS! Disnaker ESDM Bali Gelar Job Fair 6-7 Agustus 2025, Ribuan Lowongan Pekerjaan Tersedia

“Ini adalah bentuk konkret sinergi horizontal antar pemerintah daerah untuk saling mengisi, saling belajar, dan saling memperkuat kapasitas,” terang Koster. 

Pemerintah Provinsi Bali menyambut positif inisiatif dan niat baik Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk menjalin kemitraan strategis. 

Kerja sama ini diyakini akan membuka peluang lebih luas untuk saling bertukar pengalaman, berbagi praktik terbaik, serta menjajaki potensi sektor unggulan yang bisa dikembangkan secara bersama-sama.

 “Penandatanganan kerja sama ini bukan hanya simbol seremonial, tetapi merupakan bentuk nyata komitmen antar daerah dalam memperkuat sinergi pembangunan, memperluas jejaring antar pemerintahan, dan mendorong pertumbuhan daerah secara inklusif serta berkelanjutan,” ujarnya.

BACA JUGA:Pemerintah Bakal Bangun Sekolah Rakyat Kedua di Bali Tahun 2026, Lokasi di Mana?

Sumber: