Dari Sampah Hingga Hak Cipta, Bali Blockchain Summit 2025 Tawarkan Solusi Nyata

“Banyak seniman kita yang tidak terlindungi karena literasi digital masih rendah. Blockchain bisa memberi proteksi tambahan, pendamping sertifikat HAKI,” ungkapnya.

BACA JUGA:Epson Perkenalkan Produk 2025 : Solusi Cetak dan Pindai untuk Bisnis Modern yang Lebih Produktif

Ia menyebut pihaknya sudah berdiskusi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk menghubungkan aplikasi blockchain dengan sistem sertifikasi. 

“Kalau DJKI kan sertifikat HAKI, kalau kami pembuktian. Jadi bukan menggantikan, tapi mendampingi,” ujarnya.

Gede Anta berharap BBS 2025 menghasilkan kesadaran baru sekaligus inisiatif konkret, seperti halnya pada BBS 2024 yang melahirkan enam program, salah satunya implementasi blockchain di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

“Tahun ini kami tidak menargetkan angka, tapi ada tiga fokus utama: intelektual properti, pengelolaan sampah untuk mendukung green tourism, dan perlindungan data pribadi,” katanya.

BACA JUGA:5.000 Pelari Ramaikan wondr ITB Ultra Marathon 2025, 32 Guru Besar Turut Ambil Bagian

Hadir pula sebagai narasumber dalam press conference, I Komang Triska Ananda Dilivianugraha Priantara, selaku Direktur Eksekutif Bali Blockchain Center, dan I Wayan Adi Wikantara, selaku Dirut Program Bali Blockchain Center. 

Dengan dukungan Pemerintah Kota Denpasar, BKRAF Denpasar, dan pemangku kepentingan blockchain di Indonesia, BBS 2025 diharapkan menjadi gerakan menuju ekosistem digital yang lebih inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Sumber: