Country Director WRI Indonesia, Nirarta Samadhi, menekankan pentingnya prinsip keadilan akses dalam implementasi KRE.
"Kawasan Rendah Emisi harus memastikan semua orang tetap dapat bermobilitas secara adil dan terjangkau, termasuk warga lokal, pelaku usaha kecil, dan pekerja sektor pariwisata. Karena itu, desain kebijakan harus inklusif dan memberi ruang partisipasi masyarakat" ujarnya.
Tak hanya itu, Nirarta juga menyoroti aspek pembiayaan jangka panjang.
"Keberlanjutan kawasan rendah emisi membutuhkan pembiayaan kreatif, baik melalui kemitraan dengan sektor swasta maupun penguatan model bisnis angkutan umum ramah lingkungan." kata Nirarta.
BACA JUGA:Antisipasi Penutupan TPA Suwung, Pemkot Denpasar Siapkan Mesin Pengolah Sampah 200 Ton
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar, I Ketut Sriawan, menyatakan pihaknya akan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai turunan operasional Perwali tersebut.
"Kami akan memastikan implementasi KRE dilakukan secara bertahap, mulai dari rekayasa lalu lintas, penyediaan infrastruktur pendukung seperti jalur sepeda dan pedestrian, hingga integrasi dengan transportasi umum. Semua dirancang berbasis data dan kajian teknis, didukung oleh WRI Indonesia," jelasnya.
Dengan kolaborasi lintas sektor, KRE Sanur diproyeksikan menjadi model penataan mobilitas berkelanjutan di Bali sekaligus mendukung komitmen Bali menuju emisi nol bersih.