DENPASAR, DISWAYBALI.ID - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Benoa menyiagakan Posko Angkutan Laut Lebaran 2026 di tiga pelabuhan utama Bali.
Posko ini didirikan untuk menjamin keselamatan, keamanan, serta kenyamanan para penumpang selama periode arus mudik hingga arus balik Lebaran.
Kepala KSOP Kelas II Benoa, Aprianus Hangki, mengatakan pembentukan posko tersebut merupakan bagian dari instruksi Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat menjelang Lebaran.
BACA JUGA:DKPKP Gianyar Gelar Gerakan Pangan Murah untuk Jaga Stabilitas Harga Pangan
"Melalui Kementerian Perhubungan, Ditjen Hubla telah menyiagakan Posko Angkutan Laut Lebaran 2026 di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Bali, kami membuka posko di tiga pelabuhan, yaitu Pelabuhan Benoa, Pelabuhan Sanur, dan Pelabuhan Serangan," ujar Hangki usai membuka posko pelayanan angkutan Lebaran 2026 di Denpasar, Jumat, 13 Maret 2026.
Ia menjelaskan fokus utama pelayanan angkutan laut tahun ini adalah memastikan aspek keselamatan, keamanan, serta kenyamanan penumpang yang menggunakan transportasi laut.
KSOP Benoa juga memastikan seluruh kapal yang beroperasi di tiga pelabuhan tersebut telah menjalani ramp check atau pemeriksaan kelaikan berlayar.
"Semua armada yang beroperasi sudah diperiksa tim kami dari aspek keselamatan, keamanan pelayaran, dan dinyatakan laik berlayar," jelasnya.
BACA JUGA:Sambut Nyepi Caka 1948, Jimbaran Hijau Salurkan Sembako untuk Lansia di Desa Adat Jimbaran
Adapun jumlah armada yang beroperasi di masing-masing pelabuhan terdiri dari tiga kapal Pelni di Pelabuhan Benoa, 12 kapal di Pelabuhan Serangan, dan 67 kapal di Pelabuhan Sanur.
Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama periode Lebaran, KSOP Benoa juga menyiapkan sebanyak 26 kapal cadangan.
Selain kesiapan armada, pihaknya turut meningkatkan koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) guna mengantisipasi potensi cuaca ekstrem yang dapat memengaruhi keselamatan pelayaran.
Hangki menegaskan setiap nahkoda kapal kini diwajibkan melakukan analisis kondisi cuaca sebelum melakukan pelayaran.
"Kami terus berkoordinasi dengan BMKG. Nahkoda juga wajib melakukan analisa cuaca berdasarkan informasi BMKG. Jika kondisi cuaca ekstrem, maka keberangkatan kapal akan ditunda sampai cuaca membaik," katanya.
BACA JUGA:625 Pemudik Ikuti Program Mudik Gratis Pemkab Badung Bersama YFKPM dan Shuka Grill