DENPASAR, DISWAYBALI.ID - Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara memaparkan kinerja Pemerintah Kota Denpasar sepanjang tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD yang berlangsung pada Rabu, 25 Maret 2026.
Agenda tersebut menjadi momen penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sekaligus bahan evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif.
Dalam paparannya, Jaya Negara menyoroti sejumlah capaian yang dinilai cukup menggembirakan.
BACA JUGA:Nyepi Saka 1948, Puluhan Warga Minta Bantuan Medis ke BPBD Denpasar
Ia menyebut kualitas pembangunan manusia di Denpasar terus menunjukkan peningkatan. Hal ini tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menembus angka 85,63 persen, sekaligus menjadi yang tertinggi di tingkat Provinsi Bali.
Dari sisi ekonomi, kondisi Denpasar juga relatif stabil dengan pertumbuhan mencapai 6,11 persen selama 2025.
Tren positif turut terlihat pada penurunan tingkat pengangguran yang kini berada di angka 1,41 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang masih di kisaran 2,11 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin juga berhasil ditekan menjadi 2,16 persen.
Perbaikan kualitas hidup warga turut tercermin pada sektor kesehatan. Angka harapan hidup mengalami kenaikan menjadi 76,49 tahun, seiring dengan penguatan layanan kesehatan dan peningkatan akses kebutuhan dasar masyarakat.
Upaya serupa juga dilakukan di bidang pendidikan untuk mendukung kesejahteraan warga secara menyeluruh.
BACA JUGA:Festival Ogoh-Ogoh Sanur Metangi Resmi Dibuka Wali Kota Denpasar Jaya Negara di Pantai Mertasari
Laporan tersebut juga menyinggung kondisi keuangan daerah. Realisasi pendapatan daerah melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target Rp3,38 triliun, penerimaan daerah tercatat mencapai Rp3,56 triliun. Di sisi lain, realisasi belanja daerah berada di angka Rp3,61 triliun dari rencana Rp4,08 triliun.
Untuk komponen pembiayaan, penerimaan yang ditargetkan sebesar Rp757,55 miliar terealisasi sepenuhnya. Adapun pengeluaran pembiayaan sebesar Rp58,5 miliar juga berjalan sesuai rencana.
Menutup penyampaiannya, Jaya Negara menegaskan bahwa laporan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari tanggung jawab bersama dalam memastikan pembangunan berjalan transparan.
Ia pun membuka ruang bagi DPRD untuk memberikan masukan guna penyempurnaan kinerja pemerintah ke depan.