Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, I Dewa Tagel Wirasa menyampaikan perkembangan realisasi PAD Bali hingga 14 Agustus 2026.
Ia menyebut realisasi PAD telah mencapai Rp2.499.175.145.467 atau 58,95 persen dari target induk sebesar Rp4.239.252.167.568.
BACA JUGA:Gubernur Bali Bali Blokir Investasi Asing di Sektor UMKM Lewat OSS
Realisasi tersebut berasal dari sejumlah sumber pendapatan daerah. Di antaranya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan yang sah.
Dalam rakor tersebut, Koster memberi perhatian khusus kepada sejumlah perangkat daerah penghasil. Di antaranya Bapenda, BPKAD, BKPSDM, Badan Penghubung, Disparda, PUPRKim, Disnaker dan ESDM, Dinkes, serta sejumlah rumah sakit milik Pemprov Bali.
Perangkat daerah tersebut meliputi RS Mata Bali Mandara, RSU Bali Mandara, RS Dharma Yadnya dan Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama.
Terhadap sejumlah layanan yang memungkinkan dikembangkan secara komersial, Koster meminta pengelolaannya dilakukan dengan meniru pola swasta. Ia menilai pola tersebut dapat menjadi salah satu upaya mengoptimalkan pendapatan.
Sementara itu, Bapenda Bali didorong meningkatkan pola jemput bola. Langkah tersebut terutama untuk mengejar para penunggak pajak kendaraan agar segera memenuhi kewajibannya.(*)