Data Polis Jadi Kunci Persiapan Program Penjaminan Asuransi, LPS dan OJK Perkuat Koordinasi

Selasa 17-11-2026,22:39 WIB
Reporter : Rivansky Pangau
Editor : Rury Pramesti

BADUNG, DISWAYBALI.ID – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat koordinasi pertukaran data, untuk mempersiapkan pelaksanaan Program Penjaminan Polis Asuransi.

Penguatan koordinasi tersebut dilakukan melalui penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) tentang Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen dalam rangka Program Penjaminan Polis Asuransi di The Westin Resort Nusa Dua, Bali pada Selasa, 17 November 2026.

Penandatanganan dilakukan Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis Ferdinan D. Purba bersama Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Ogi Prastomiyono.

Juklak tersebut menjadi landasan operasional bagi kedua lembaga dalam mengatur mekanisme pertukaran data dan informasi untuk mendukung persiapan hingga pelaksanaan program penjaminan polis.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari kesiapan LPS menjalankan mandat penjaminan polis asuransi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.

BACA JUGA:Dorong Transformasi Digital Berbasis AI, Dirut BTN Raih The Most Inspiring CEO

Melalui kesepakatan tersebut, LPS dan OJK mengatur mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur. 

Di antaranya penunjukan focal point dan liaison officer pada masing-masing lembaga, tata cara permintaan dan pemenuhan data, serta jangka waktu penyampaian informasi.

Pertukaran data mencakup berbagai tahapan persiapan dan pelaksanaan program.

Mulai dari persiapan kepesertaan perusahaan asuransi, pemantauan kondisi perusahaan, penanganan perusahaan dalam penyehatan, hingga proses resolusi dan likuidasi perusahaan asuransi.

Adapun informasi yang dipertukarkan meliputi profil dan kondisi keuangan perusahaan asuransi, laporan keuangan dan aktuaria, rasio solvabilitas atau Risk Based Capital (RBC), serta hasil pengawasan dan informasi lain yang relevan.

Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis Ferdinan D. Purba mengatakan penguatan koordinasi dengan OJK menjadi bagian penting dalam mempersiapkan pelaksanaan program tersebut.

BACA JUGA:Hadir di Bali, BTN Housingpreneur Ajak Rancang Rumah Modern Bernuansa Lokal

Ia menjelaskan, persiapan LPS mencakup sejumlah aspek, mulai dari regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia hingga sistem informasi dan teknologi.

“Persiapan yang dilakukan LPS meliputi aspek regulasi, kelembagaan, SDM, dan sistem informasi/IT. Fokus kegiatan pada kepesertaan, mekanisme klaim penjaminan, dan resolusi perusahaan asuransi,” ungkapnya.

Kategori :