Ferdinan menambahkan, salah satu agenda prioritas LPS saat ini adalah memastikan ketersediaan data polis yang memadai. Untuk itu, sinergi dengan OJK dan industri perasuransian terus diperkuat.
“Ketersediaan data polis yang lengkap, akurat, dan tepat waktu menjadi salah satu agenda prioritas utama. Sinergi dengan OJK dan industri perasuransian terus diperkuat, untuk mendukung kesiapan implementasi program,” tuturnya.
Menurutnya, ketersediaan data polis menjadi salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan Program Penjaminan Polis. Kelengkapan dan keakuratan data diperlukan agar pelaksanaan penjaminan maupun resolusi perusahaan asuransi dapat berjalan efektif.
BACA JUGA:GWK Konsisten Lestarikan Budaya Bali Lewat Penjor Festival 2026, Usung Tema Pesta Rasa
“Ketersediaan data tersebut merupakan salah satu prasyarat penting, untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan penjaminan polis dan resolusi perusahaan asuransi,” imbuh Ferdinan.
Selain mengatur pertukaran data dalam kondisi normal, Juklak tersebut juga mencakup mekanisme koordinasi ketika perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah berada dalam status penyehatan maupun resolusi.
Dalam kondisi tersebut, pertukaran informasi dapat digunakan untuk mendukung analisis kondisi perusahaan, pelaksanaan uji tuntas, penjajakan calon investor atau perusahaan penerima, serta koordinasi tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
“Dalam hal perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah berada dalam status penyehatan maupun dalam resolusi, pertukaran informasi antara kedua lembaga dapat mendukung proses analisis kondisi perusahaan, pelaksanaan uji tuntas, penjajakan calon investor atau perusahaan penerima, serta koordinasi tindak lanjut sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga,” jelasnya.
Ferdinan berharap penguatan kerja sama tersebut dapat mempercepat kesiapan kedua lembaga dalam menjalankan mandat penjaminan polis sesuai UU P2SK.
“Melalui penguatan kerja sama ini, LPS dan OJK berharap persiapan program penjaminan polis asuransi dapat dilaksanakan secara lebih terkoordinasi, didukung dengan ketersediaan informasi yang memadai, serta memperkuat kesiapan kedua lembaga dalam menjalankan mandat UU P2SK,” tandasnya.(*)