Purbaya Tanggapi Rencana Rusun Kemenkeu di Bali, Sewa Terjangkau Bukan untuk Kemewahan

DENPASAR, DISWAYBALI.ID - Rencana pembangunan rumah susun (rusun) untuk pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Bali kembali menjadi perhatian publik setelah Purbaya Yudhi Sadewa memberikan respons tegas terkait wacana pembangunan rusun berfasilitas elite.

Di mana rusun yang tengah dipersiapkan untuk pegawai Kemenkeu di Bali dibuat dengan harga sewa yang hanya dikenakan sebesar Rp 300.000 per bulannya. Program ini direncanakan agar tetap berfokus pada fungsi dasar untuk ASN yang ditugaskan untuk bekerja di Bali.

Purbaya selaku Menteri Keuangan pastikan bahwa anggaran untuk ASN tetap sesuai dengan aturan efisiensi anggaran sekaligus memastikan rusun yang diberikan oleh ASN dengan harga sewa yang rendah tidak akan bergeser menjadi proyek berkelas dan diharapkan bisa menjadi solusi untuk kebutuhan hunian ASN di wilayah dengan biaya hidup tinggi.

BACA JUGA:Modernisasi Layanan Lalu Lintas, Polda Bali Perkuat Pemantauan Pengendara dengan Sistem yang Terintegrasi

Rencana pembangunan rumah susun yang dikhususkan untuk pegawai Kementerian Keuangan di Bali kembali menjadi sorotan publik setelah ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Komite Sistem Stabilitas Keuangan (KSSK), Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tanggapan tegas terkait wacana menghadirkan rusun berkelas di wilayah tersebut.

Proyek rumah susun ini sebelumnya dikabarkan akan diperluas demi memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi para pegawai negeri sipil (PNS) Kemenkeu yang ditempatkan di Bali.

Purbaya menanggapi keinginan dari Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas yang sempat membuka peluang untuk membangun rusun dengan fasilitas yang lebih baik. Purbaya menekankan bahwa fasilitas yang diberikan seharusnya hanya berorientasi pada kebutuhan dasar pegawai dan efisiensi anggaran, bukan malah berfokus pada fasilitas yang mewah yang tidak mencerminkan prinsip keberpihakan pada masyarakat luas.

Purbaya menilai bahwa rusun untuk pegawai idealnya berfokus pada fungsi sebagai hunian yang layak, bukan diarahkan menjadi proyek elite yang berpotensi mengundang kritik dari publik. Rusun yang direncanakan untuk pegawai Kemenkeu disewakan dengan harga sewa yang sangat terjangkau, yaitu Rp 300.000 per bulan.

Fasilitas ini disiapkan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai Kemenkeu, terutama untuk mereka yang baru saja ditempatkan atau memiliki gaji yang masih diperuntukkan pada pegawa baru.

BACA JUGA:ATR/BPN Anugerahkan Pin Emas kepada Polda Bali Usai Ungkap Jaringan Mafia Tanah

Kebijakan rusun dengan sewa murah ini dianggap bisa menjadi langkah strategis untuk meringankan para pegawai PNS yang sedang ditempatkan di Bali yang diketahui memiliki gaya hidup lebih tinggi karena berada di kawasan wisata.

Selain itu proyek dari rusun ini tidak akan dibangun untuk satu titik saja, tetapi juga diperluas ke beberapa lokasi yang strategis agar memudahkan akses pegawai ke kantor dan fasilitas publik.

Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan bahwa Purbaya harus terus memastikan kalau rusun yang dibangun tidak menimbulkan kesan eksklusif yang justru menjauhkan dari tujuan yang seharusnya.

Sumber: