Desakan PBB Untuk Melakukan Penyelidikan Secara Menyeluruh atas Kerusuhan Demo di Indonesia

DENPASAR, DISWAYBALI.ID - PBB mendesak untuk dilakukannya penyelidikan atas demo yang sedang terjadi di Indonesia.

PBB melalui OHCHR, angkat bicara atas apa yang terjadi dengan Indonesia belakangan ini dan menyerukan untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan transparan.

Saat ini media sosial kembali ramai akan pernyataan PBB melalui juru bicara OHCHR, Ravina Shamdasani membicarakan mengenai isu yang sedang terjadi.

BACA JUGA:Mendagri Tito: Hanya Sedikit Pengusaha yang Mau Kerja Sama di Daerah 3T

Berikut beberapa hal yang diserukan oleh PBB melalui OHCHR dilansir dari UNifeed.

PBB membicarakan mengenai pentingnya melakukan dialog terbuka untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat.

Di dalam video itu, Ravina jelas menyerukan untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan transparan atas dugaan pelanggaran hukum HAM internasional.

PBB juga meminta dengan tegas kepada aparat negara untuk mengikuti aturan dasar dalam penggunaan kekuatan dan senjata dalam penegakan hukum.

Mengingat banyaknya berita mengenai tidak adanya kebebasan untuk menyiarkan berita dari mulai tidak diizinkannya melakukan siaran langsung di beberapa media sosial, lalu media sosial di beberapa masyarkat yang tidak optimal untuk megunggah mengenai isu yang terjadi, hingga terjadi penyerangan kepada pers membuat Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengatakan harus ada perizinan media untuk meliput peristiwa secara bebas dan indepeden.

BACA JUGA:Wabup Buleleng Cek Kondisi SDN 1 Silangjana, Pastikan Perbaikan Tercatat di APBD 2026

Lalu juru bicara OHCHR juga mengatakan, harus memberikan kebebasan berekspresi secara damai sekaligus tetap menjaga ketertiban sesuai dengan norma dan standar internasional.

Dengan munculnya video pernyataan ini membuat para warganet ramai membicarakan video tersebut di media sosial.

Banyak dari mereka memberikan komentar dan mengecam atas tindakan aparat dan petinggi yang sudah keterlaluan sampai PBB harus turun tangan. 

"Pernyataan langsung yang disampaikan OHCHR ini bermakna bahwa memang benar aparat melakukan tindakan yang tidak semestinya saat demonstrasi berlangsung. Pernyataan ini juga yang menjadi pendukung bahwa aparat tersebut tidak layak mendapatkan kenaikan pangkat karena aksi ini," ujar salah satu warganet di X.

Lalu cuitan itu diikuti dengan komentar dari akun lainnya, "Tidak dapat dukungan dari yang katanya pemimpin negara, tapi dapat dukungan dari PBB."

Sumber: