Banyaknya proyek-proyek yang tengah berjalan di Bali salah satunya proyek Marina International yang dibangun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-kura Bali memantik para wakil rakyat di Kota Denpasar bersuara. Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, I Wayan Mariyana Wandira menyebut proyek apapun yang akan dibangun di Bali harus bisa menyerap tenaga kerja lokal.
Ia melihat, saat ini banyak warga lokal lebih tertarik mengais rejeki di negara lain dengan bayaran yang dihitung per jam dengan nominal yang sangat tinggi. Lantaran, persaingan kerja di Bali sangat tinggi dan klasifikasinya cenderung merugikan warga lokal.
"Pertama di Bali khususnya Denpasar, SDM (lokal) lebih banyak bekerja di bidang outdoor (luar gedung). Hal ini sangat disayangkan karena di satu sisi mengapa kita terus menerus mau di posisi itu?," kata Wandira saat berbincang dengan Disway.ID di Denpasar, Rabu, 29 Oktober 2025.
BACA JUGA: The Journey Hope, Senyum Semringah Anak-anak Pasien Kanker di Marine Safari Bali
Menurutnya, para investor yang membangun proyek di Bali tidak memiliki otoritas terhadap masyarakat. Hal itu juga yang mengharuskan masyarakat harus mempersiapkan diri untuk menuju posisi yang telah tersedia di dalam sektor-sektor tersebut khususnya pariwisata.
"Yang mana rasionya lebih banyak manajemen out door daripada in door (ruangan). Sehingga ini memerlukan tugas dari kita semua dalam hal ini pemerintah (Dinas Ketenagakerjaan). Untuk menganalisa mengapa kita tidak memiliki SDM yang siap dengan tantangan yang ada," ungkap dia.
Dengan begitu, ia melanjutkan SDM masuk dalam standar dan kualifikasi investor. "Agar masyarakat tidak hanya bekerja sebagai satpam dan merawat kebun. Seharusnya, kata dia, sebagai dearah pariwisata pemerintah bisa bekerjasama menyediakan SDM dalam hal manajemen, hotel, dan restoran.
Menurutnya, dinas terkait seharusnya memiliki data dan rasio tentang ketersediaan SDM yang berkaitan dalam dunia industri manajemen pariwisata. Sumber-sumber SDM yang sudah disiapkan itu diharapkan bisa memiliki kemampuan soft skill (dasar) dan hard skill (ahli). Dirinya menjelaskan jika hal itu tidak bisa dicapai maka pemerintah harus bertanggung jawab untuk pendidikan lanjutan informal seperti Diklat dan pelatihan-pelatihan.