Sejumlah Akademisi di Bali Setuju Pemberian Gelar Soeharto Pahlawan Nasional

Sejumlah Akademisi di Bali Setuju Pemberian Gelar Soeharto Pahlawan Nasional

Para akademisi menyebut secara gamblang bahwa Soeharto layak untuk dijadikan pahlawan nasional--

DENPASAR, DISWAYBALI.ID - Perdebatan tentang pemberian gelar Soeharto pahlawan nasional kian memanas dan kali ini dukungan datang dari kalangan akademisi di Bali. Dalam acara diskusi terbuka, para akademisi menyebut secara gamblang bahwa Soeharto layak untuk dijadikan pahlawan nasional.

Para akademisi menilai bahwa dengan Soeharto yang sudah menjabat puluhan tahun membuat banyaknya hal yang sudah dilakukan untuk Indonesia membuat Soeharto layak untuk diberikan gelar sebagai pahlawan nasional.

Kendati demikian dengan pernyataan dari akademisi di Bali itu menimbulkan banyaknya perdebaatan di masyarakat hingga adanya aksi kamisan yang diselenggarakan pada 6 November 2025. Pernyataannya itu dinilai melupakan semua kontroversi Soeharto selama menjabat hingga menciptakan sejarah kelam untuk Indonesia.

BACA JUGA:Masyarakat Bali Gelar Aksi Kamisan Tolak Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto

Sejumlah akademisi di Bali menyatakan dukungan terhadap wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden Soeharto. Hal itu disampaikan oleh salah satu dosen di Universitas Dwijendra fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis, Ni Made Adi Novayanti.

Dalam pernyataannya dalam acara diskusi pada acara Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran dari Sudut Pandang Energi, Novayanti menyatakan jika dinilai dari sudut pandang yang objektif maka Soeharto memiliki peran penting untuk kemajuan Indonesia di zaman kepemimpinannya pada saat itu mengingat Soeharto memimpin sangat lama di Indonesia.

Dengan itu banyak akademisi yang menilai Soeharto berperan besar dalam menciptakan stabilitas nasional di masa awal orde baru tanpa menyampaikan kontroversi apa saja yang ada pada kepemimpinan Soeharto saat itu hingga banyaknya korban jiwa yang berjatuhan tanpa adanya pengadilan.

Pada pernyataannya, Novayanti juga menuturkan bahwa sebagai media sudah seharusnya menanggapi sesuatu hal dengan positif dan tidak "menggoreng"  agar tidak terjadi konflik. Selain itu Novayanti juga menegaskan bahwa media harus netral.

Setelahnya Novayanti menuturkan bahwa seluruh proses administratif dan kelayakan Soeharto menjadi pahlawan sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pada pihak yang berwenang. 

BACA JUGA:Angin Kencang Terjang Karangasem, Rumah Warga Jungutan Ambruk Tertimpa Pohon

Meski demikian dukungan terhadap pemberian gelar pada Soeharto langsung memunculkan perdebatan karena setelahnya di Bali para aktivis langsung mengadakan Aksi Kamisan yang dimaksudkan untuk penolakan pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto yang diadakan pada 6 November 2025 di daerah Denpasar.

Banyak masyarakat yang menolak dengan wacana ini karena dinilai melupakan sejarah kelam yang pernah terjadi di Indonesia dan dari berbagai kalangan juga mengecam karena banyak yang beranggapan jika sedang membicarakan kepemimpinan Soeharto maka catatan mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia termasuk peristiwa 1965 tidak boleh dilupakan begitu saja.

Bahkan setelaah wacana ini diumumkan ke publik banyak para korban dan keluarga korban 1965 yang mulai angkat bicara dan mengecam keras atas pemberian gelar ini. Namun bagi para pendukung, pemberian gelar ini sebagai bentuk terima kasih terhadap jasa besarnya yang telah diberikan kepada Indonesia.

Sumber: