Masyarakat Bali Gelar Aksi Kamisan Tolak Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto

DENPASAR, DISWAYBALI.ID - Puluhan masyarakat Bali menggelar aksi damai menolak rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden RI ke-2, Soeharto. 

Aksi ini berlangsung pada Kamis, 6 November 2025 sore di kawasan Monumen Bajra Sandi, Denpasar, sebagai bagian dari kegiatan rutin Aksi Kamisan Bali yang dikenal kerap menyuarakan isu hak asasi manusia.

Dalam aksi tersebut, para peserta yang terdiri dari berbagai lembaga swadaya masyarakat, organisasi mahasiswa, hingga masyarakat umum, menilai wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto tidak pantas diberikan. 

BACA JUGA:Pedagang Thrifting Tertekan, Dampak dari Kebijakan Larangan Impor Kain Bekas

Mereka membawa spanduk dan poster yang menolak usulan tersebut, sembari menyerukan agar pemerintah tidak mengabaikan sejarah kelam pelanggaran HAM pada masa Orde Baru.

Humas Aksi Kamisan Bali, Tommy Wiria, menyampaikan bahwa pihaknya menolak tegas rekomendasi Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang diketuai oleh Fadli Zon, yang sebelumnya mengusulkan nama Soeharto sebagai calon pahlawan nasional. 

Menurut Tommy, Soeharto memiliki rekam jejak pelanggaran HAM berat, terutama terkait peristiwa 1965 dan berbagai kasus pelanggaran di masa pemerintahannya.

Tommy menilai, klaim bahwa Soeharto tidak terbukti terlibat dalam genosida 1965 sebagaimana disebut oleh Fadli Zon, justru bertentangan dengan berbagai laporan resmi dan hasil investigasi independen. 

Ia menegaskan bahwa tragedi kemanusiaan pada masa itu tidak semata-mata dilakukan oleh satu pihak, melainkan melibatkan unsur militer yang berada di bawah kendali Soeharto.

BACA JUGA:Pertumbuhan IPM Bali Capai 0,73 Persen per Tahun, Bukti Pembangunan Manusia Semakin Merata

Lebih lanjut, Tommy menilai rencana pemberian gelar tersebut sarat dengan muatan politik dan berpotensi menjadi upaya untuk menghapus catatan kelam masa Orde Baru. 

Ia berharap suara penolakan masyarakat Bali dapat menjadi perhatian pemerintah pusat agar meninjau ulang rencana tersebut.

Sementara itu, di Jakarta, Fadli Zon menyampaikan pandangannya bahwa Soeharto layak mendapatkan gelar pahlawan nasional. 

Menurutnya, hingga kini tidak ada bukti kuat yang membuktikan bahwa Soeharto terlibat dalam pelanggaran HAM berat. 

Sumber: