Kunjungi MPP Denpasar, Menteri PKP Pastikan Bantuan BSPS untuk 100 Rumah Warga

DENPASAR, DISWAYBALI.ID - Dalam kunjungan kerjanya ke Mall Pelayanan Publik (MPP) DENPASAR, Senin, 24 November 2025, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan pemerintah pusat akan membantu perbaikan 100 rumah tidak layak huni di Kota DENPASAR pada tahun 2026. 

Ara (sapaan akrab Maruarar) menuturkan bahwa usulan itu disampaikan langsung oleh Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara saat keduanya berdiskusi di lokasi. 

Ia menegaskan bahwa ratusan unit tersebut akan dimasukkan dalam skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun depan.

BACA JUGA:Menhub Tegaskan Zero Pungli Jelang Libur Nataru 2025/2026 demi Pelayanan Transportasi yang Lebih Aman

Ara memaparkan bahwa persoalan rumah tidak layak huni masih menjadi pekerjaan besar secara nasional. 

Menurut data yang ia sampaikan, jumlahnya mencapai 26,9 juta unit di seluruh Indonesia. 

Karena itu, pemerintah menargetkan percepatan perbaikan melalui BSPS, dengan alokasi 45 ribu rumah pada 2025 dan melonjak menjadi 400 ribu unit pada 2026. 

Ia menyebut lonjakan anggaran itu sebagai bentuk keberpihakan pemerintah, seraya menyinggung dukungan Presiden Prabowo maupun DPR terhadap sektor perumahan.

Selain BSPS, Kementerian PKP tahun depan juga mendorong sejumlah kebijakan baru, termasuk penghapusan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta gratis Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk masyarakat berpenghasilan rendah. 

BACA JUGA:Yaris Tabrak Truk Parkir di Banyuasri, Satu Pengemudi Luka dan Dilarikan ke RS

Ara mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan sejumlah skema tambahan untuk pembangunan rumah subsidi, terutama di kawasan perkotaan yang harga lahannya kian tidak terjangkau. 

Ia menyinggung pentingnya terobosan pembiayaan, termasuk gagasan menghadirkan KUR Perumahan, sebuah inisiatif yang sebelumnya belum pernah ada.

Dari sisi kebijakan makro, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari, yang turut memberikan pandangan, menilai target pemerintah di bidang perumahan memang ambisius karena backlog masih sangat besar. 

Ia mencontohkan kondisi rumah susun di kota-kota besar yang kerap tetap kosong meski sudah dibangun, lantaran biaya hidup di sekitarnya tidak murah. 

Sumber: