Anggaran Pendidikan Terpangkas Rp 233 Triliun untuk Biayai Program Makan Bergizi Gratis

DENPASAR, DISWAYBALI.ID - RAPBN 2026 kembali menimbulkan polemik di kalangan masyarakat, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedari awal sudah digadang-gadang akan menjadi prioritas utama.

Kini program tersebut resmi mengantongi Rp 335 triliun dengan Rp 233 triliun yang diambil dari anggaran pendidikan dan karena ini banyak kritik yang bermunculan karena kebijakan ini dianggap melemahkan komitmen pemerintah terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Di banyak sekolah pelosok, ruang kelas masih bocor dan buku pelajaran tidak mencukupi, tetapi alih-alih menambah dana untuk memperbaiki sekolah dan memperbaiki sistem pendidikan, pemerintah justru memutuskan mengalihkan dana pendidikan untuk membiyai program MBG.

BACA JUGA:Sorotan DPR Usai Ribuan Siswa Keracunan Program MBG, Istana Bicara Evaluasi dan Sanksi

Polemik mengenai pendanaan program Makan Bergizi Gratis kembali mencuat setelah pemerintah secara resmi menetapkan sebagian besar dananya diambil dari anggaran pendidikan.

Diketahui angka untuk MBG jauh lebih banyak dari alokasi untuk program beasiswa anak-anak sehingga kuliah yang hanya mencapai Rp 57,7 triliun, sekaligus anggaran untuk MBG juga jauh lebih besar daripada anggaran untuk guru non-ASN yang hanya Rp 91,4 triliun.

Pihak pemerintah pun juga menyatakan bahwa dana pendidikan yang dijaga minimal 20% dari total APBN, sesuai dengan amanat konstitusi.

Namun meskipun begitu pengalokasian yang baru ini juga dianggap tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan di Indoensia yang sebenarnya masih sangat jauh dari kata ideal.

Banyak yang mengkritik dan mengatakan dana yang dialokasikan seharusnya bisa digunakan untuk meningkatkan sistem pendidikan, kesejahteraan guru dan tenaga pendidik lainnya, hingga pembangunan fasilitas sekolah dan akses menuju ke sekolah, terutama untuk daerah-daerah tertinggal.

BACA JUGA:Pemerintah Ajukan Modifikasi Batas Warisan Dunia TRHS demi Geothermal

Selain itu kritik dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) juga mengingatkan bahwa pemangkasan dana pendidikan berpotensi menimbulkan risiko jangka panjang terutama untuk kualitas masyarakat di Indonesia yang menduduki sebagai negara dengan IQ terendah di Asia Tenggara menempati urutan ke 10 dari 11 negara pada tahun 2024 lalu. 

Dari CIPS juga merekomendasikan beberapa saran, seperti pemerintah perlu menetapkan regulasi agar ada kepastian hukum dan pembagian peran di antara lembaga, lalu pemerintah harus melibatkan pemerintah daerah untuk bisa menargetkan penerima sekaligus penganggaran MBG agar lebih relevan dengan daerah yang dituju.

Dan yang terakhir CIPS juga menyarankan sebaiknya pihak sekolah dilibatkan sebagai peran utama yang ikut merencanakan dan melaksanakan program karena selama ini sekolah hanya menerima dan mendata makanan yang masuk tanpa adanya pengawasan dalam pembuatan makanannya. Mereka menilai program MBG memang penting tapi seharusnya tidak sampai mengorbankan hal fundamental seperti pendidikan.

Di sisi lain pihak guru juga menyayangkan pengalokasian dana ke program MBG, apalagi belakangan ini juga marak kasus keracunan massal dari makanan yang diberikan dari pemerintah yang terjadi di beberapa daerah.

Sumber: