Pemprov Bali Bakal Bina ASN Sebagai Contoh Masyarakat Terapkan Kelola Sampah Plastik Sekali Pakai

DENPASAR, DISWAYBALI.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengaku akan membina ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk menerapkan Kelola sampah plastik sekali pakai.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra menyampaikan, bahwa persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama yang perlu segera diatasi, termasuk salah satunya dimulai dari program pembinaan ASN.

Hal ini guna memberikan contoh kepada masyarakat Bali untuk mendukung Gerakan Anti Sampah Plastik seperti program yang dicanangkan oleh Gubernur Wayan Koster.

“Kedua kebijakan itu sangat bagus karena berangkat dari persoalan nyata yang dihadapi Bali, untuk mengatasi permasalahan sampah langsung dari akar persoalannya,” katanya kepada awak media, Jumat 23 Mei 2025.

“Ini sangat strategis. Sebelum kita mengajak masyarakat, maka harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus berkontribusi agar Bali tidak lagi terbebani oleh sampah,” tambahnya.

BACA JUGA:Pegawai Kominfo Badung Ditemukan Tewas Setelah Terseret Arus Air Terjun Nungnung

Hal senada juga diungkapkan oleh Inspektur Provinsi Bali, I Wayan Sugiada tujuan membina ASN sebagai bentuk prosedur pengawasan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program Gubernur Koster.

“Tujuan pembinaan dan pengawasan diantaranya menilai prosedur yang digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program. Termasuk dalam pembuatan Teba Modern tadi,” ujarnya.

BACA JUGA:Pegawai Kominfo Badung Ditemukan Tewas Setelah Terseret Arus Air Terjun Nungnung

Peluncuran Gerakan Bali Bersih Sampah

Pada 11 April 2025, Gubernur Bali Wayan Koster resmi meluncurkan Gerakan Bali Bersih Sampah di Panggung Ardha Candra, Taman Budaya Art Center Denpasar. 

Acara ini dibawakan oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, yang menyatakan kebanggaannya terhadap inisiatif Bali sebagai provinsi pertama di Indonesia yang berani mendeklarasikan gerakan bebas sampah plastik.

Menteri Hanif menekankan bahwa Bali dapat menjadi contoh nyata bagi daerah lain dalam menangani persoalan sampah secara nyata .

"Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh perangkat daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta sekolah di Bali benar-benar menerapkan pembatasan plastik sekali pakai," tuturnya.

Sumber: